KEKERASAN SEKSUAL PONPES DI PATI : SANTRIWATI HAMIL DAN DINIKAHKAN PAKSA DENGAN SANTRI LAIN
LBH-KIP | Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus memunculkan fakta-fakta baru yang mengejutkan publik. Di tengah citra pesantren sebagai tempat pendidikan agama dan pembentukan moral, masyarakat justru dihadapkan pada dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh sosok yang selama ini dihormati para santri. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang warga Pati, tetapi juga memantik kemarahan luas karena korban diduga mengalami tekanan berlapis, mulai dari pelecehan seksual hingga pemaksaan pernikahan untuk menutupi kasus tersebut.
Kasus ini menyeret nama Pondok Pesantren Ndholo Kusumo yang berada di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati mencuat setelah salah satu korban berani melapor kepada pihak kepolisian. Dari laporan yang berkembang, kuasa hukum korban mengungkap bahwa terdapat santriwati yang diduga sampai hamil akibat tindakan tersebut. Fakta inilah yang kemudian membuat masyarakat semakin geram karena korban disebut tidak mendapatkan perlindungan yang layak, melainkan justru diarahkan untuk menikah dengan santri lain demi menutupi aib pesantren.
Menurut keterangan kuasa hukum korban, ketika kehamilan korban diketahui, pihak tertentu diduga mengambil langkah dengan menikahkan korban kepada seorang santri yang usianya lebih tua. Pernikahan tersebut disebut bukan lahir dari hubungan yang sehat ataupun keinginan korban, melainkan sebagai upaya untuk meredam perhatian publik terhadap kasus yang sebenarnya terjadi. Tragisnya lagi, rumah tangga itu tidak berlangsung lama. Setelah anak lahir, suami korban disebut tidak mengakui anak tersebut hingga akhirnya terjadi perceraian. Yang lebih memilukan, korban kemudian kembali dinikahkan dengan santri lain. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana korban seolah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri.
Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa kasus ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang sangat timpang di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Posisi pengasuh atau tokoh pesantren yang begitu dihormati sering kali membuat korban maupun keluarga merasa takut untuk berbicara. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, tekanan psikologis dan rasa malu menjadi alasan utama korban memilih diam. Situasi menjadi semakin rumit ketika lingkungan sekitar justru mencoba menjaga nama baik lembaga dibanding memulihkan kondisi korban.
Kuasa hukum korban juga mengungkap bahwa sebenarnya terdapat lebih dari satu korban dalam kasus ini. Disebutkan ada beberapa santriwati lain yang sempat membuat laporan, namun kemudian menarik kembali pengaduannya. Dugaan adanya intervensi dan tekanan pun mencuat ke permukaan. Hal tersebut memperlihatkan betapa sulitnya korban kekerasan seksual memperoleh keberanian untuk mencari keadilan, terlebih jika pelaku memiliki pengaruh besar di lingkungan sosial maupun keagamaan.
Setelah kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, menjadi perhatian publik dan menuai kecaman luas dari masyarakat, aparat kepolisian akhirnya bergerak melakukan penindakan terhadap terduga pelaku. Penangkapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi, laporan korban, serta sejumlah bukti yang dianggap cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan lebih lanjut. Penahanan pelaku pun disambut lega oleh keluarga korban dan masyarakat yang sejak awal mendesak agar proses hukum berjalan secara terbuka tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan, pelaku tampak mengenakan pakaian tahanan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Wajahnya tertunduk dan tidak banyak memberikan komentar kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi di halaman kantor kepolisian. Sementara itu, suasana di sekitar lokasi pemeriksaan dipenuhi warga yang ingin mengetahui perkembangan kasus yang selama beberapa hari terakhir menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Pati maupun di media sosial.
Kepolisian menyatakan bahwa penangkapan dilakukan demi mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti maupun potensi tekanan terhadap korban dan saksi lain. Penyidik juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan masih terus berkembang karena tidak menutup kemungkinan adanya korban tambahan yang belum berani melapor. Aparat meminta masyarakat untuk tidak takut memberikan informasi apabila mengetahui fakta lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kasus ini kemudian memicu perdebatan luas mengenai pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis asrama, khususnya pondok pesantren. Banyak pihak menilai bahwa lembaga pendidikan agama tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Status sebagai institusi pendidikan keagamaan tidak boleh menjadi tameng yang membuat dugaan tindak pidana sulit disentuh hukum. Di sisi lain, masyarakat juga mulai menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas di lingkungan pesantren agar kasus serupa tidak terus berulang.
Dari perspektif hukum pidana, dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap santriwati dapat dijerat dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta ketentuan perlindungan anak apabila korban masih berada di bawah umur. Jika terbukti terdapat unsur pemaksaan, eksploitasi, ataupun penyalahgunaan relasi kuasa, maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana berat. Selain itu, tindakan memaksa korban menikah demi menutupi tindak pidana juga dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.
Di tengah derasnya perhatian publik, aparat kepolisian diminta bekerja secara transparan dan profesional dalam mengusut perkara ini. Masyarakat berharap proses hukum tidak berhenti hanya pada satu laporan, tetapi benar-benar membuka seluruh fakta yang selama ini tertutup. Perlindungan terhadap korban juga menjadi hal yang sangat penting karena tekanan sosial dalam kasus seperti ini sering kali jauh lebih menyakitkan dibanding proses hukumnya sendiri.
Kasus di Ponpes Ndholo Kusumo Pati menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang selama ini dianggap paling aman dan religius. Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberanian korban untuk berbicara memegang peranan penting dalam membongkar praktik yang selama ini tersembunyi. Publik kini menunggu apakah kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas, atau justru kembali tenggelam di tengah berbagai tekanan yang ada. (Redaksi)